Presiden SBY diminta bertindak

Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah
Bibit dan Chandra diduga dikenai sangkaan yang lemah

Rekomendasi Tim Independensi Verifikasi Fakta dan Proses Hukum atas Kasus Sdr. Chandra M Hamzah dan Sdr. Bibit Samad Rianto
akhirnya diserahkan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono hari Selasa.

Rekomendasi ini disusun setelah dua minggu bekerja.

Tim yang dipimpin Adnan Buyung Nasution ini beranggotakan Koesparmono Irsan, Denny Indrayana, Todung Mulya Lubis, Amir Syamsudin,
Hikmahanto Juwana, Anies Baswedan dan Komaruddin Hidayat bekerja setelah dua minggu bekerja.

Tim ini dibentuk Presiden untuk memeriksa adanya dugaan kriminalisasi dua pimpinan non akti Komisi Pemberantasan Korupsi Chandra
dan Bibit.

Dugaan semakin gencar setelah Mahkamah Konstitusi memperdengarkan rekaman Anggodo Widjojo, adik Anggoro Widjojo yang jadi
buronan KPK.

Anggoro yang tersangkut kasus penyuapan lari ke Singapura.

Berikut ini cuplikan rekomendasi Tim 8:

Penghentian kasus

1. Setelah mempelajari fakta-fakta, lemahnya bukti-bukti materiil maupun formil dari penyidik dan demi kredibilitas sistem
hukum dan tegaknya penegakan hukum yang jujur dan obyektif, serta memenuhi rasa keadilan yang berkembang di masyarakat maka,
proses hukum terhadap Chandra M. Hamzah dan Bibit S. Rianto sebaiknya dihentikan. Dalam hal ini Tim 8 merekomendasikan agar:

a. Kepolisian menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) dalam hal perkara ini masih di tangan kepolisian;

b. Kejaksaan menerbitkan surat keputusan penghentian penuntutan (SKPP) dalam hal perkara ini sudah dilimpahkan ke kejaksaan;
atau

c. Jika kejaksaan berpendapat bahwa demi ke pentingan umum, perkara perlu dihentikan, maka berdasarkan asas oportunitas, Jaksa
Agung dapat mendeponir perkara ini.

Jatuhkan sanksi

2.Setelah menelaah problematika institusional dan personel lembaga-lembaga penegak hukum dimana ditemukan berkaitan dengan
kelemahan mendasar maka Tim 8 merekomendasikan agar Presiden melakukan:

Demo pro KPK
Sejumlah mahasiswa berunjuk rasa mendukung KPK

a. Untuk memenuhi rasa keadilan, menjatuhkan sanksi kepada pejabat-pejabat yang bertanggung jawab dalam proses hukum yang
dipaksakan dan sekaligus melakukan reformasi institusional pada tubuh lembaga kepolisian dan kejaksaan;

b. Melanjutkan reformasi institusional dan reposisi personel pada tubuh Kepolisian, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi
(KPK) dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)- tentu dengan tetap menghormati independensi lembaga-lembaga tersebut,
utamanya KPK.

Untuk mereformasi lembaga-lembaga penegak hukum tersebut diatas maka Presiden dapat menginstruksikan dilakukannya “governance
audit” oleh suatu lembaga independen yang bersifat “diagnostic” untuk mengidentifikasi persoalan dan kelemahan mendasar di
tubuh lembaga-lembaga penegak hukum tersebut.

Pemberantasan makelar

3. Presiden perlu memprioritaskan operasi pemberantasan makelar kasus (markus) di dalam semua lembaga penegak hukum, termasuk
di lembaga peradilan dan profesi advokat; dimulai dengan pemeriksaan secara tuntas dugaan praktek mafia hukum yang melibatkan
Anggodo Widjojo dan Ary Muladi oleh aparat terkait.

4.Kasus-kasus lainnya yang terkait, seperti kasus korupsi Masaro; proses hukum terhadap Susno Duadji dan Lucas dalam kasus
dana Budi Sampoerna di Bank Century; serta kasus pengadaan SKRT Departemen Kehutanan; hendaknya dituntaskan.

5.Presiden disarankan membentuk Komisi Negara, yang akan membuat program menyeluruh dengan arah dan tahapan-tahapan yang jelas
untuk pembenahan lembaga-lembaga hukum, termasuk organisasi profesi advokat, serta sekaligus berkoordinasi dengan lembaga-lembaga
hukum lainnya untuk menegakkan prinsip-prinsip negara hukum, due process of law, hak-hak asasi manusia dan keadilan.

 

Source link